komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, mengenai persentasi suap pada pengurusan izin objek wisata pembangunan web pemakaman bukan publik (tpbu).
saya dipanggil dijadikan saksi jumlah tertangkap tangannya ketua dprd, tutur rachmat ketika datang ke gedung kpk jakarta di selasa sekitar jam 10.30 wib.
saya sudah berkomunikasi alternatif dengan sms, tapi tak perihal lahan, jawab rachmat ketika ditanya soal hubungannya dengan ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, dan adalah tersangka selama angka itu.
rachmat yasin adalah pihak dan menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare pada desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.
Informasi Lainnya:
pada pemeriksaan pada kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, menungkapkan proses pengajuan izin tpbu sudah selesai.
proses pengajuan telah beres, dan mengajukan pt garindo perkasa, telah ada sk bupati, telah banyak kajian lapangan dan teknis namun ketika sk bupati keluar sementara ada tangkap tangan dan menyerahkan biaya, ujarnya.
tapi izin objek wisata tidak menunjukkan kepemilikan, jadi cuma wilayah saja yang kami tunjukan oleh karenanya tak menyangkut kepemilikan, katanya.
direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu itu dari 2012. karyawan mengaku belum sudah berhadapan atau berkomunikasi dengan perkasa sentot susilo.
kpk menjerat perkasa sentot susilo selama 16 april 2013, ketika memberikan biaya rp800 juta terhadap pegawai dinas studi kabupaten bogor, usep jumeino, di rest area sentul.
dalam persentasi ini, kpk telah menetapkan lima tersangka yakni iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer pada pemkab bogor, listo wely sabu, serta direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.